TPS 1 Desa Sepempang Harus Melakukan PSU

Setelah melakukan pleno rekapitulasi Surat Suara di tingkat Kecamatan Bunguran Timur yang sudah dilaksanakan sejak Juma’t, 19 April 2019, sampai Selasa, 23 April 2019, baru 20 TPS yang selesai. Dari 20 TPS tersebut, ditemukan selisih Surat Suara yang masuk dengan jumlah pemilih yang terdaftar, yaitu TPS 1 Desa Sepempang.

Diketahui adanya selisih Surat Suara tersebut bermula dari ketika petugas PPK melakukan rekapitulasi dan verifikasi yang disaksikan oleh Panwas Kecamatan serta seluruh saksi dari partai politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Natuna, lalu kemudian

ditemukan selisih Surat Suara yang masuk untuk DPRD Kabupaten dan Provinsi sebanyak dua Surat Suara.

Jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 235 orang, sementara Surat Suara yang masuk sebanyak 237 Surat Suara untuk Kotak Suara DPRD Kabupaten. Sedangkan untuk Kotak Suara DPRD Provinsi kurang 2 Surat Suara, yaitu hanya 233 Surat Suara.

Setelah melakukan penghitungan secara berulang ulang, hasilnya tetap sama. Atas kejadian tersebut PPK Bunguran Timur berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU Kabupaten Natuna. Selanjutnya PPK melakukan sidang, dengan mengadirkan seluruh petugas TPS 1 dan KPPS Desa Sepempang. Sidang dihadiri oleh seluruh saksi, Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna Khairul Rizal, Komisioner KPU Kabupaten Natuna Risno,

Ketua beserta anggota Panwascam Bunguran Timur, serta pihak keamanan. Sidang berjalan alot namun aman terkendali. Setelah mendengarkan keterangan dari seluruh petugas TPS dan KPPS, selanjutnya disimpulkan bahwa kejadian tersebut hanya disebabkan oleh kelalaian petugas karena faktor kelelahan. Namun keputusan sidang tidak menemukan kesepakatan. Satu saksi dari PKS tidak menerima keputusan tersebut. Sementara 11 saksi lainnya dapat menerima. Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna Khairul Rizal mengaskan bahwa apabila ada para pihak yang terkait dengan Pemilu ini tidak menemukan kesepakatan maka TPS 1 Desa Sepempang harus dilakukan PSU.

“Ini pengakuan dari saudari sebagai Ketua TPS 1 Desa Sepempang sudah jelas, memang ada kelalaian dia disana, memberikan Surat Suara kepada untuk DPRD Kabupaten kepada dua orang pemilih. Jadi tergantung saksi. Bila ada yang keberatan, ya, harus PSU,” ujar Khairul Rizal ketika ditanya Pewarta Kota Srindit di Kantor Kecamatan Bunguran Timur.

Menindak lanjuti temuan tersebut, Ketua Panwascam Kecamatan Bunguran Timur Salohot, menyatakan akan segera menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan PSU.

“Kita akan segera keluarkan rekomendasinya, paling lambat malam ini sudah kita kirimkan ke PPK Kecamatan dan ditembuskan kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Natuna,” tegas Salohot.

Sedangkan mengenai jadwal PSU akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Natuna, dan menunggu Surat dari KPU Provinsi Kepulalauan Riau. (Elki, Warta Kota Srindit, 19/04/2029).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *