Kemenkumham Galakkan Kadarkum di Natuna

Warta Kota Srindit; Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia RI, melalui Kanwil Kumham Provinsi Kepulalauan Riau, kini sedang menggalakkan terbentuknya Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum), di negeri Segantang Lada ini. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya Tim Sosialisi Kadarkum dari Kantor Wilayah Hukum dan Hak Azazi Manusia Kepulalauan Riau di Natuna baru-baru ini. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di Ruang Rapat II Kantor Bupati Natuna itu, dihadiri oleh para Kepala Desa dan Lurah serta Camat se Pulau Bunguran Besar Besar, Selasa (14/05/2019).

Menurut Ketua Tim sosialisasi, Darsyad, pihaknya merasa perlu membangun sebuah sinergisitas dengan pemerintah Kabupaten Natuna, hingga persoalan hukum yang mungkin akan terjadi dapat diminimalisir.

“Dimana-mana, kemungkinan untuk terjadinya persoalan hukum sangat besar. Penyebabnya adalah masyarakat kita belum terlalu sadar akan arti pentingnya hukum. Hingga apapun aturan hukum yang dibuat, tetap saja tidak dapat ditegakkan,” papar Darsyad.

“Untuk itu kesadaran akan hukum ini, perlu kita tingkatkan, melalui pembentukan jelompok-kelompok sadar hukum, dimasing-masing Desa dan Kelurahan. Apalagi Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa indahnya, seperti Alip Stone. Susunan bebatuannya bagaikan ditata rapi oleh seorang seniman berkelas, yang tidak dimiliki oleh daerah lain,” puji Darsyad.

Sentara itu dibagian lain, menurut Siska Sukmawati, Penyuluh Hukum Fungsional dari Kanwil Kumham Provinsi Kepulalauan Riau menyebutkan bahwa,

Pembinaan Desa dan Kelurahan sadar hukum adalah program kemenkumham. Dan dalam waktu dekat akan ada perlombaan Desa/Kelurahan sadar hukum, dan pemenangnya akan dibawa ke tingkat nasional.

“Kareteria Desa dan Kelurahan sadar hukum, antara lain :

  1. Masyarakat taat bayar pajak
  2. Pernikahan Dini rendah
  3. Penggunaan Narkotika tidak tinggi atau bahkan tidak adae
  4. Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas berjalan dengan baik
  5. Rendahnya kriminalitas serta
  6. Tingginya kesadaran hidup bersih,” terang Siska.

Selanjutnya Siska menambahkan bahwa Katagori yang lain yang menjadi penilaian penting adalah :

  1. Akses informasi hukum
  2. Akses implementasi hukum
  3. Akses keadilan
  4. Akses demokrasi dan regulasi.

Untuk mengimplementasikan program tersebut, Kepala Desa dan Lurah yang hadir lansung diberikan questioner untuk disi apakah sudah memenuhi syarat sebagai Desa/Kelurahan sadar hukum atau belum. Bila nilainya mencukupi maka Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Sekda agar Desa/Kelurahan tersebut ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan sadar hukum. Usulan itu akan diteruskan kepada Gubernur, dan Gubernur akan melanjutkannya kepada Menteri Hukumdan Ham  untuk dikekuarkan SK penetapan sebagai Desa/Kelurahan sadar hukum.

Upaya konkrit yang dapat dilakukan oleh Desa dan Kelurahan adalah dengan membentuk kelompok sadar hukum, dan untuk satu Desa/Kelurahan boleh memiliki lebih dari satu kelompok dan bahkan diharapkan banyak.

Apabila masyarakat sudah banyak yang sadar hukum, maka akan terciptalah Desa dan Kelurahan sadar hukum. (Wan’s, Warta Kota Srindit, 24/05/2029).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *