Desa dan Kelurahan Harus Punya SOP

Warta Kota Srindit; Berdasarkan Peraturan Menteri   no. 52 tahun 2011, tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi no. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur yang diperkuat dengan Edran Menpan RB no. B/498/M-PAN-RB/02/2012 tentang Penegasan Penggunaan dan Penerapan Istilah SOP di instasi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan tegas memerintahkan kepada seluruh OPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, harus memiliki Buku Panduan SOP.

Buku SOP tersebut berisikan tentang panduan pelaksanaan seluruh kegiatan, baik kegiatan adminstrasi pemerintahan maupun kegiatan pelayanan publik, dan dibuat atau disusun oleh masing-masing OPD. Hal ini bertujuan guna memastikan bahwa pelaksanaan tugas atau pekerjaan di OPD tersebut bena-benar telah terlaksana dengan baik, sesuai prosedur berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar itulah, Camat Bunguran Timur, mengharuskan kepada seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, agar segera memiliki Buku Panduan SOP.

Keharusan tersebut tidak hanya merupakan perintah omong kosong atau lip-service belaka. Sebab dalam kegiatan pembinaan Desa pada 3 desa yang ada, Camat Bunguran Timur langsung memberikan materi tentang teknik penyusunan SOP kepada seluruh Kepala Desa beserta Staf. Dan Camat hanya memberikan waktu satu bulan kepada setiap desa, agar menyiapkan Buku Panduan SOP tersebut. Hal ini kembali ditegaskanya pada 24 Juni 2019 lalu, ketika melakukan di Desa Batu Gajah.

“Date-Line yang saya berikan hanya 30 hari. Artinya dalam satu bulan kedepan semua desa yang ada di Kecamatan Bunguran Timur, harus sudah memiliki Buku Panduan SOP. Saya akan cek langsung satu bulan kedepan. Setelah semua Buku Panduan SOP Desa selesai, maka saya baru akan memberikan materi yang sama kepada Kelurahan, dan batas waktu yang akan saya berikan sama, yaitu satu bulan. HIngga nantinya semua Desa dan Kelurahan yang ada di Bunguran Timur, harus memiliki Buku Panduan SOP ”, tegas Wan Suhardi.

“Memang tidak harus berlama-lama. Contoh Buku Panduan SOP sudah ada, tinggal mengikuti Buku Panduan SOP yang dimiliki oleh Kecamatan, cara membuatnya sudah saya berikan. Kalau ada masalah dalam menyelesaikannya, tinggal hubungi saya”,  sambung Camat yang memang memiliki pengetahuan tentang tata cara penyusunan Buku Panduan SOP itu.

Pada tahun 2011 lalu Camat Bunguran Timur yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Bunguran Timur, pernah mendapatkan Bimbingan dan Latihan tentang tata cara penyusunan Buku Panduan SOP yang diselenggarakan oleh LAN RI di Jakarta. Dan hasilnya telah diimplementasikan di Kantor Kecamatan Bunguran Timur dengan membuat Buku Panduan SOP Kantor Kecamatan Bunguran Timur. Lebih dari itu, ia pun pernah dimintah oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Natuna, untuk membantu menyusun Buku Pandauan SOP pada 13 OPD yang belum memiliki buku tersebut. (Wan’s, Warta Kota Srindit, 25/06/2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *