4 Titik Rupabumi Alami di Bunguran Timur Dinyatakan Sebagai Pulau Baru

Warta Kota Srindit; Dari 21 pulau yang telah di survei oleh Badan Informasi Giofasial (BIG) yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kabupaten Natuna, terutama di kawasan Pulau Bunguran Besar, teridentifikasi terdapat 21 titik yang dapat dikatagorikan sebagai pulau baru. Karena Berdasarkan UU no 32 tahun 2014 tentang Kelautan menyebutkan bahwa Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alami yang dikelilingi air dan berada diatas permukaan air pada waktu air pasang. Sedangkan Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujut alamiah yang berhubungan satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara  historis dianggap sebagai demikian.

Acara Pembukaan Kegiatan Rapat Verifikasi Rupabumi Unsur Alami di Hotel The Accacia Jakarta

Guna memastikan keberadaan pulau baru tersebut, Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan Rapat Verifikasi yang dihadiri oleh  Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Badan Informasi Giofasial (BIG), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Pemerintah Kabupaten Natuna, Anambas, Karimun, Batam, Bintan dan Lingga. Untuk Kabupaten Natuna, diwakili oleh Camat Bunguran Timur, Camat Bunguran Selatan, Dan Camat Bunguran Barat, yang diwakili oleh Kasi PMD.

Batu Muyat, di depan Gua Sindu, yang dinyatakan sebagai Pulau Baru

Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel The Accacia Jakarta itu,  bertujuan untuk mempertegas keberadaan titik-titik hasil survei untuk dinyatakan sebagai pulau baru milik Republik Indonesia, yang kemudian akan dicatat pada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut dinyatakan oleh Kasubdit Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah I, Ditjen Bina Administrasi Kewiilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Herman Wira Sastra Wijaya pada acara Pembukaan Rapat Verifikasi Rupabumi Unsur Alami(Pulau) antara Pusat dan Daerah Lingkup Wilyah I tersebut (10/06/2019).

“Kegiatan ini bertujuan untuk menegaskan batas wilayah Ripublik Indonesia, yang kemudian untuk diakui oleh dunia Internasional. Semua titik-titik yang kita verifikasi dan sudah diberikan nama ini akan diccatatkan pada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa”, Tegas Herman.

Camat Bunguran Timur, H. Wan Suhardi, ketika menghadiri acara Rapat Verifikasi Rupabumi Unsur Alami di Hotel The Accacia Jakarta

Camat Bunguran Timur H. Wan Suhardi yang didampingi oleh Lurah Ranai Kota Syuparman dan menghadiri acara tersebut, ketika dihubungi melalui telepon selulernya menyebutkan bahwa, terdapat 25 titik pulau baru yang ada di Kabupaten Natuna dan harus diverifikasi.

“Setelah diverifikasi terdapat 19 pulau Bernama, 2 titik bukan pulau dan 4 titik pulau tambahan baru. Empat titik yang dinyatakan Pulau tambahan baru tersebut adalah, Batu Cundung di Desan Sepempang. Selanjutnya Batu Ninik, Batu Muyat, dan Batu Belei di depan Gua Sindu. Semuanya ada di Bunguran Timur. Sementara Batu Meghayeu (Ayeu) Besou, Meghayeu (Ayeu) Kecik dan gugusan Batu Ghamai (Amai) yang telah tercatat dan disurvei oleh Tim, diverifikasi sebagai pulau baru”, ujar Wan Suhardi.

 

Batu Belei (Betu Melei) dan Batu Ninek (Betu Ninek) di Depan Gua Sindu Kelurahan Ranai, juga dinyatakan sebagai Pulau Baru

“Untuk Bunguran Selatan dan Bunguran Barat tidak ada tambahan pulau baru, melainkan sesuai dengan titik-titik yang sudah disurvei oleh Tim dari Badan Informasi Geofasial beberapa waktu lalu. Kita hanya memastikan kepada seluruh peserta rapat bahwa-titik-titik yang disurvei tersebut, benar-benar ada, dan selanjutnya memberikan rekomendasi nama, sesuai dengan nama yang lazim disebut oleh masyarakat setempat”, tambah wan Suhardi.

“Semua yang titik yang sudah diverifikasi, dicatat dalam sebuah Berita Acara, dan ditandatangi oleh seluruh peserta rapat, yang kemudian selanjutnya akan disyahkan oleh Pemerintah dan didaftarkan pada PBB”, pungkas Camat Bunguran Timur itu. (Wan’s, Warta Kota Srindit, 16/07/2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *