Camat Selesaikan Sengketa Nelayan Sepempang

Warta Kota Srindit; Demi mempertahankan sesuap nasi dari hasil tangkapan ikan atau sejenisnya di laut, akhirnya nelayan Desa Sepempang berselisih paham. Nelayan tradisional merasa terganggu dengan hadirnya nelayan Bagan Apung. Mereka berpendapat bahwa kehadiran nelayan Bagan yang juga warga sepempang itu, berpengaruh besar terhadap hasil tangkapan mereka. Nelayan bagan dianggap sudah mengganggu ladang rezki mereka.

Begitu juga dengan nelayan Bagan Apung, juga merasa perlu hidup. Dia perlu membesarkan anak-anak dan memenuhi keperluan keluarga lainnya dari hasil laut. Perbedaanya hanya sidikit bermodal besar. Karena uang yang harus dikeluarkan untuk membuat sebuah Bagan Apung tidak lah sedikit. Ketika ditanya berapa jumlahnya? Jawabannya mencapai angka puluhan juta rupiah. Sungguh tidak sedikit.

Maka tak heran bila dua kelompok nelayan yang saling bertetangga itu bersengketa. Kondisi tersesut tentu membuat Camat Bunguran Timur tidak harus tinggal diam. Perselisihan tersebut harus segera diselesaikan.

Menindaklanjuti laporan Danposal Penagi Bunguran Timur Dwi Sulistiyo, Senin (29/07/2019), Camat Bunguran Timur mengundang dua kelompok nelayan yang berselisih. Pertemuan juga dihadiri oleh Pas Op Lanal Ranai, Kapten Richard Pardede, PLH Dan Ramil Ranai Hasibuan, Kabid Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Dedi, perwakilan dari Polsek Bunguran Timur, serta Kades Desa Sepempang yang diwakili oleh Sekretaris Desa Haderi.

Dalam penjelasannya, Kabid Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menegaskan bahwa kewenangan Kabupaten Natuna membersipat memberdayakan nelayan, karena tidak ada hak Kabupaten atas wilayah laut.

“jadi untuk memberdayakan nelayan, Kabupaten diberikan hak mengeluarkan bukti pencatatan tangkapan nelayan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang izin penangkapan bagi nelayan Bagan Apung. Jadi kesimpulannya tidak ada peraturan yang dilanggar oleh nelayan Bagan Apung, sepanjang mematuhi aturan yang telah ditetapkan, diantaranya beroperasi pada kawasan 0 – 2 mil laut, diukur dari batas air surut terjauh”, jelas Dedi.

Sementara itu dibagian lain, Firman Edi salah seorang nelayan tradisional Desa Sepempang menyebutkan bahwa keberdaan nelayan Bagan Apung, sangat mempengaruhi hasil tangkapannya. Begitu juga dengan nelayan tradisional lainnya. Untuk itu pihaknya meminta agar nelayan Bagan Apung tidak dibenarkan melaut.

Sedangkan Aliang, soerang Nelayan Bagan Apung yang juga penduduk Desa Sepempang itu menyatakanan bahwa pihaknya hanya menangkap ikan Tri, dan tidak menangkap ikan yang lain.

“Rasanya mustahil pak saya mengganggu hasil tangkapan teman-teman saya ini. Karena saya hanya menangkap ikan Tri, dan mereka menangkap ikan besar. Lagipula ikan Tri ini merupakan potensi yang ada dilaut Desa Sepempang ini. Rasanya rugi kalau kita biarkan oleh lain yang mengambilnya”, terang Aliang meyakinkan.

Setelah mendengarkan semua penjelasan dari para nelayan yang berselisih paham itu, Camat Bunguran Timur H Wan Suhardi, menyimpulkan bahwa, sesungguhnya perselisihan ini tidak perlu terjadi. Karena sesungguhnya tidak ada yang dirugikan. Hanya saja ada pihak yang merasa dirugikan, padahal sesungguhnya tidak. Faktor kecemburuan sosial sajalah yang sedang merasuk jiwa para nelayan tradisional. Untuk itu pihaknya menganjurkan agar pihak nelayan tradisional beralih menangkap Tri, dengan membuat Bagan Apung seperti yang dilakukan oleh Aliang.

“Jadi, berusahalah membuat Bagan juga. Ajukan proposal ke desa. Melalui Dana Desa, hal ini pasti dapat diwujutkan. Pak Sekdes, usulkan anggaran pembuatan untuk nelayan ini, melalui sektor pemberdayaan. Hingga pendapatan nelayan yang selama ini hanya dalam hitungan ratusan ribu rupiah, dapat menjadi puluhan juta rupiah, seperti yang dihasilkan oleh saudara Aliang”, perintah Camat pada Sekretaris Desa Sepempang.

Ide ini ternyata bagaikan gayung bersambut. Ternyata ada pihak swasta yang bersedia mendanai nelayan Desa Sepempang untuk membuat Bagan Apung dengan sistem angsuran. Namun yang terpenting menurut Camat, menegemen usahanya harus dikelola dengan baik, hingga uang pinjaman untuk membuat bagan dapat dikembalikan dan selanjutnya meninkmati untung dari usaha sendiri. (Wan’s, Warta Kota Srindit, 07/08/2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *