Natuna di Daulat Sebagai Pengelola Dana Desa Terbaik

Warta Kota Srindit; Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran Dana Desa dalam Menopang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat, yang diselenggarakan oleh Kementerian PDT RI, berlangsung di Hotel Aston Km 10 Tanjungpinang, Senin (25/02/2020). Rapat Kerja yang dihadiri oleh 275 orang Kepala Desa, 58 orang Camat, dan 420 orang undangan lainnya yang terdiri dari para pejabat  yang ada di Provinsi itu, membicarakan tentang kebijakan Peyaluran dan Penyerapan Dana Desa di Provinsi Kepri.

Menurut Plt. Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, dalam sambutan menyatakan bahwa seluruh Desa yang ada di Kepulauan Riau, sudah dapat mempertanggung jawabkan penggunaan Dana Desanya. Meskipun diakui olehnya, masa ada desa yang mendapatkan catatan-catatan khusus dari pihak pengawas atau pemeriksa, karena terjadi keselahan dalam sistem pembuatan laporan.

“Kita bersyukur kepada Allah Swt, karena dari 275 Desa yang ada di Kepulauan Riau, semuanya sudah menyanpaikan laporan pertanggungjawabanya, dalam penggunaan Dana Desa tahun 2019. Meskipun disana-sini masih dtemukan kesalahan dan kekeliruan dalam hal pembuatan laporan. Hal tersebtu lebih disebabkan oleh ketidak mengertian para kepala Desa. Dan kita juga perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kabupaten Natuna, yang telah berhasil menjadi yang terbaik se Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal penyerapan Dana Desa. Jadi untuk tahun 2020 ini, 70 Desa yang ada di Natuna menjadi yang terdepan, dalam pencairan dan penerimaan Dana Desa. Januari 2020, desa-desa yang ada di Natuna sudah melakukan pencairan Dana Desa tahun 2020. Kita ucapkan selamat kepada Kabupaten Natuna, dan seluruh jajarannya”, ujar Isdianto Bangga.

“Saya berharap, semua desa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, kedepannya dapat mengikuti jejak saudara-saudaranya dari Natuna”, tutup Plt. Gubernur Provinsi Kepulauian Riau yang kononnya kembali akan bertarung pada Pilkada Gubernur 2020 ini.

Sementara itu dibagian lain, Sekretaris Utama BNPP Suhajar Diantoro, ketika membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri, menyatakan bahwa pemerintah berharap agar Dana Desa dapat dilaksanakan diawal tahun, hingga tidak terjadi keterlambatan, dalam penyalurannya.

“Saya ingin menyampaikan pesa Bapak Presiden Kepada kita semua, bahwa Bapak Presiden meminta kepada kita, agar pembangunan di Desa dapat dilaksanakan dari awal tahun. Desa-desa yang dapat melakukan pencairan di bulan Januari, mendapat nilai terbaik. Sedangkan yang melakukan pencairan Dana Desa di bulan Februari dinilai baik. Sementara yang melakukan pencairan pada bulan Maret dan seterusnya, dinilai buruk dan terburuk”, kata Suhajar dengan penuh semangat.

“Aparat Penegak Hukum diminta untuk tidak mencari-cari kesalahan para Kepala Desa. Aparat Penegak Hukum diminta untuk membina dan melakukan pengawasan, hingga penggunaan Dana Desa, benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi pengembangan ekonomi masyarakat di pedesaan. Kata pak Menteri Dalam Negeri, Aparat Penegak Hukum jangan asal tangkap. Ini kata Mendagri, bukan kata saya”, Sambung Staf Ahli khusus Kementerian Dalam Negeri yang pernah menjadi Camat di Serasan itu.

Seperti yang didmaklumi bersama bahwa salah satu tujuan penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat adalah agar terjadi pemerataan dalam pembangunan diseluruh wilayah Republik Indonesia. Hingga pada gilirannya tidak ada lagi Desa yang mendapat julukan “Desa Tertinggal”. Untuk itu diminta peran serta semua pihak untuk secara bersama-sama dalam membangun desanya masing-masing. (Wan’s, Warta Kota Srindit, 26/02/2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *